GEBER BUMN Desak Pemerintah Hentikan Outsourcing
KANALSATU – Mendesak pemerintah untuk segera
menghentikan sistem kerja alih daya atau “outsourcing” di BUMN, ribuan buruh
yang tergabung pada Gerakan Bersama Buruh/Pekerja BUMN (Geber BUMN) pada Rabu
(28/2) turun ke jalan. Ribuan massa itu berasal dari 16 organisasi pekerja di
lingkungan BUMN diantaranya, Serikat Pekerja Container (SPC), Awak Mobil Tangki
(AMT) Pertamina, Jasa Armada Indonesia (JAI), Serikat Pekerja Baja Cilegon, dan
Federasi Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia.
"Tepat pada 11 Maret 2018, genap 5 tahun usia perjuangan GEBER BUMN
mengadvokasi pelanggaran ketenagakerjaan di perusahaan BUMN dan belum menemukan
penyelesaiannya yang substantif," Koordinator Gerakan Bersama
Buruh/Pekerja BUMN (Geber BUMN) Achmad Ismail di Jakarta, Rabu.
Para buruh menggelar jalan kaki ke Kantor Kementerian BUMN dan kemudian
menuju Istana Negara Jakarta.
Achmad Ismail mengatakan ada lima poin tuntutan dari buruh kepada
pemerintah. Pertama, segera jalankan rekomendasi Panja OS BUMN Komisi IX DPR RI
dan hapuskan sistem kerja `outsourcing` di BUMN. Kedua, Angkat pekerja
outsourcing menjadi pekerja tetap di BUMN, bayarkan hak-hak normatifnya serta
hentikan pemberangusan serikat di BUMN. Ketiga, wujudkan Tim Percepatan
Penyelesaian OS BUMN dengan SK Bersama Dua Kementerian (KemenBUMN dan Kemnaker)
dengan melibatkan GEBER BUMN.
Kemudian, Pengambilalihan penanganan permasalahan outsourcing BUMN oleh
Presiden secara langsung. Kelima, segera wujudkan Rapat Kerja Gabungan guna
menuntut pertanggungjawaban Presiden, Kementerian BUMN, dan Kementerian
Ketenagakerjaan terhadap permasalahan outsourcing di BUMN.
Meski Pemerintah dan Panja Komisi IX DPR RI sudah menyepakati akan
pelaksanaan rekomendasi Panja OS BUMN, namun perusahaan-perusahaan BUMN tetap
tak bergeming. Perusahaan-perusahaan negara ini terus bermanuver dan terus
mencari pembenaran bersama segenap oknum di pemerintahan di kedua kementerian
(BUMN dan Ketenagakerjaan) guna memoderasi esensi pelaksanaan rekomendasi.
Akibatnya, lanjut dia, hak-hak pekerja buruh outsourcing di BUMN untuk
dapat hidup layak pun semakin menjauh. Praktik hubungan kerja yang menyimpang,
penganiayaan hak-hak normatif pekerja serta kebebasan berorganisasi dan
berserikat menjadi terus terancam.
Bahkan kini, "spektrum" nya meluas, seiring munculnya kasus
kasus baru dan perlakuan kesewenang-wenangan yang tampak nyata dilakukan oleh
perusahaan-perusahaan negara melalui "kaki-kaki tangannya" yang
teridentifikasi sebagai vendor.
"Pasca dikeluarkannya rekomendasi Panja di tahun 2013, mestinya kasus
ketenagakerjaan di BUMN khususnya outsourcing, bisa terselesaikan. Faktanya,
praktik hubungan kerja yang menyimpang itu cenderung malah terus
mengeksploitasi hak-hak pekerjanya secara masif," kata dia.
Kepastian kelangsungan kerja yang kerap dikebiri, kontrak kerja yang terus
berulang-ulang dengan jangka waktu yang pendek, perlindungan kesehatan dan
keselamatan kerja tidak diprioritaskan hingga upah dan jam kerja yang timpang.
Belum lagi soal adanya diskriminasi. Pemberian fasilitas kesehatan, dan
uang jasa bonus yang berbeda misalnya. Efeknya, PHK pun seringkali dan mudah
terjadi, baik secara sepihak ataupun "dikondisikan".
Terbaru, perusahaan BUMN malah menciptakan model baru di soal kontrak
kerja bagi pekerja outsourcingnya yaitu pekerja permanen (tetap) tapi berdurasi
5 tahun, sesuai usia ataupun kelangsungan dari proyek yang didapat.
"Perusahaan BUMN sudah menciptakan "aturan" diluar
undang-undang ketenagakerjaan yang ada. Korban PHK serta pelanggaran hukum
Ketenagakerjaan lainnya terdata oleh GEBER BUMN, mencapai ribuan orang,"
pungkas dia.(ANT/KS11)
Komentar
Posting Komentar