JICT Dinyatakan Langgar Aturan Terkait PHK 400 Pekerja Outsourcing
“Selama 9 bulan lebih ratusan anggota SPC berjuang
demi mendapatkan keadilan untuk dapat bekerja kembali. Akhirnya lewat surat
nomor 11161/-1 836.1 tanggal 11 Oktober 2018, Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi (DisnakerTrans) Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan surat yang
menyatakan JICT telah melanggar aturan dengan melakukan outsourcing kepada SPC
pada pekerjaan utama yakni Operator RTGC dan Tallyman," kata Ketua Serikat
Pekerja Container (SPC), Sabar Royani, Senin (15/10). Terkait pelanggaran
aturan oleh JICT, menurut Sabar, hal ini diperkuat dengan hasil Nota
Pemeriksaan Khusus Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
nomor 16891 / - 1.836.1 tanggal 25 September 2018. "Manajemen JICT
dinyatakan melanggar pasal 65 ayat (8) Undang-Undang 13 tahun 2003,"
katanya. Untuk itu, kata dia, Serikat Pekerja Container (SPC) menyatakan Nota
pemeriksaan khusus dari Disnaker Provinsi DKI Jakarta menjadi bukti hukum bahwa
apa yang diperjuangkan SPC adalah benar. Awalnya proses di SudinakerTrans
Jakarta Utara terlihat melenceng sehingga SPC melakukan piket dan mendirikan
tenda perjuangan selama selama bulan lebih di halaman kantor (SudinakerTrans)
Jakarta Utara. Kemudian SPC melakukan pengaduan kepada DinakerTrans Provinsi
dan Gubernur serta Wakil Gubernur sampai terbit nota yang sesuai dengan aturan
dan Undang-Undang. "SPC sangat mengapresiasi kerja profesional
DisnakerTrans Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Anies
Baswedan. Keduanya punya komitmen kuat terhadap hukum dan keadilan, sehingga
terbit nota yang berpihak pada kepentingan pekerja," tegas Sabar. BACA
JUGA Ekonomi Meleset Tak Pantas Disyukuri, Harusnya Jokowi Copot Sri Mulyani
Untuk itu, menurut Sabar, JICT yang notabene anak usaha Pelindo II wajib tunduk
pada peraturan bukan malah berusaha mengakali demi keuntungan perusahaan
semata. Jika manajemen JICT mengeluh terkait isu kenaikan biaya, pada
kenyataannya Pelindo II mengangkat 200 lebih tenaga outsourcing pada tahun
2014. Hal ini malah meningkatkan pendapatan dan produktivitas perusahaan.
"Selanjutnya SPC akan mengawal proses eksekusi sesuai penetapan pengesahan
pengadilan. SPC juga mengecam setiap kegiatan outsourcing yang melanggar aturan
baik di BUMN maupun sektor swasta. Hal ini agar terwujudnya keadilan bagi
seluruh pekerja Indonesia," tegas Sabar. [rry
Komentar
Posting Komentar