Kasus Pelanggaran Alur Produksi Jakarta International Container Terminal (JICT)
JICT adalah anggota dari APTPI (Asosiasi Pengelola Terminal Petikemas Indonesia) yang didirikan pada 1 April tahun 2010. APTPI telah menentukan dan membuat Alur Kegiatan Terminal Petikemas.
KEGIATAN INTI TERMINAL PETIKEMAS (Ships, CY, Receiving/Delivery) PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 20 TAHUN 2010 TENTANG ANGKUTAN DI PERAIRAN (Pasal 1)
(14 Usaha Bongkar Muat Barang adalah kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan yang meliputi kegiatan stevedoring, cargodoring, dan receiving/delivery
(15) Stevedoring adalah pekerjaan membongkar barang dari kapal ke dermaga/ tongkang/truk atau memuat barang dari dermaga/tongkang/truk ke dalam kapal sampai dengan tersusun dalam palka kapal dengan menggunakan derek kapal atau derek darat.
(16) Cargodoring adalah pekerjaan melepaskan barang dari tali/jala-jala (ex tackle) di dermaga dan mengangkut dari dermaga ke gudang/lapangan penumpukan barang atau sebaliknya
(17) Receiving/delivery adalah pekerjaan memindahkan barang dari timbunan/tempat penumpukan di gudang/lapangan penumpukan dan menyerahkan sampai tersusun di atas kendaraan di pintu gudang/lapangan penumpukan atau sebaliknya.
Catatan: JICT menetapkan kegiatan utama hanya stevedoring (ships operations). Padahal menurut aturan, kegiatan di lapangan penumpukan (cargodoring) masuk ke dalam kegiatan utama)
Pekerjaan yang Dapat Dialihkan
a. Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama;
b. Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan;
c. Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan;
d. Tidak menghambat proses produksi secara langsung.
(Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan)
Catatan indikasi pelanggaran UU 13/2003 oleh JICT: “Kegiatan Bongkar muat (Ships Operations) di dermaga oleh Tallyman dan lapangan penumpukan (container yard) oleh operator RTGC menjadi bagian dari kegiatan utama dan apabila tidak dilakukan akan menghambat produksi secara langsung”
Pekerjaan yang Dapat Diborongkan
a. dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama baik manajemen maupun kegiatan pelaksanaan pekerjaan;
b. dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan, dimaksudkan untuk memberi penjelasan tentang cara melaksanakan pekerjaan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan pemberi pekerjaan;
c. merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan, artinya kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang mendukung dan memperlancar pelaksanaan kegiatan utama sesuai dengan alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan oleh asosiasi sektor usaha yang dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan; dan
d. Tidak menghambat proses produksi secara langsung, artinya kegiatan tersebut merupakan kegiatan tambahan yang apabila tidak dilakukan oleh perusahaan pemberi pekerjaan, proses pelaksanaan pekerjaan tetap berjalan sebagaimana mestinya.
(Pasal 3 Ayat 2, PermenakerTrans RI 19/2012)
Catatan indikasi pelanggaran Permenakertrans 19/2012 oleh JICT: “Kegiatan Bongkar muat (Ships Operations) di dermaga oleh Tallyman dan lapangan penumpukan (container yard) oleh operator RTGC menjadi bagian dari kegiatan utama dan apabila tidak dilakukan akan menghambat produksi secara langsung”
Indikasi Pelanggaran Aturan Penetapan Alur JICT (Disetujui oleh KasudinakerTrans Jakarta Utara)
(1) Asosiasi sektor usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c harus membuat alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan sesuai sektor usaha masing-masing.
(2) Alur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan proses pelaksanaan pekerjaan dari awal sampai akhir serta memuat kegiatan utama dan kegiatan penunjang dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
(3) Alur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan sebagai dasar bagi perusahaan pemberi pekerjaan dalam penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan melalui pemborongan pekerjaan.
Pasal 4 Permenakertrans RI 19/2012
Catatan indikasi pelanggaran Permenakertrans 19/2012 oleh JICT dan Ka. Sudinakertrans Jakarta Utara: “Kegiatan pemborongan pekerjaan RTGC, Tallyman dll jelas melanggar pasal 3 ayat (2) Permenakertrans RI 19/2012”
Surat Persetujuan KasudinakerTrans Jakarta Utara Terhadap alur kegiatan penunjang JICT, terindikasi jelas melanggar UU 13/2003, pasal 3 ayat (2) Permanakertrans RI 19/2012 dan Pasal 1 ayat (14) (15) (16) (17) Peraturan Pemerintah RI No. 20 tahun 2010
“Bahwa dalam praktiknya JICT terbukti memborongkan pekerjaan inti (operator RTGC) dll. Karena jika pekerjaan itu tidak dilakukan maka menghambat produksi secara langsung dan pelaksanaan pekerjaan tidak berjalan sebagaimana mestinya“
NOTA Pemeriksaan Kementrian Tenaga Kerja Kegiatan Inti JICT
Padahal Kementrian Tenaga Kerja RI pernah menetapkan kegiatan salah satunya Tallyman dan Operator RTGC merupakan kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi dan tidak dapat diborongkan sesuai Pasal 66 Ayat 1 UU Ketenagakerjaan 13/2003
(Nota Pemeriksaan JICT No: B.168/PPK-NK/III/2010, 21 Maret 2010)
KESIMPULAN :
- Kementrian Tenaga Kerja RI telah menetapkan kegiatan salah satunya Tallyman dan Operator RTGC merupakan kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi dan tidak dapat diborongkan sesuai Pasal 66 Ayat 1 UU Ketenagakerjaan 13/2003 (Nota Pemeriksaan JICT No: B.168/PPK-NK/III/2010, 21 Maret 2010)
- JICT menggunakan Asosiasi APTPI untuk menetapkan alur produksi namun terindikasi melanggar UU 13/2003, Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 19 tahun 2012, Pasal 1 ayat (14) (15) (16) (17) Peraturan Pemerintah RI No. 20 tahun 2010;
- Alur Produksi yang direkomendasikan JICT disetujui oleh Kasudinakertrans Jakarta Utara lewat surat No. 5384/1.835 tertanggal 27 Juni 2013, yang dinyatakan telah sesuai dengan ketentuan Permenakertrans 19/2012 namun diduga bertentangan dengan UU 13/2003, Permenakertrans 19/2012, Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 35 tahun 2007 dan fakta Lapangan;
- Sesuai dengan Undang-Undang 13/2003, Permenakertrans RI 19/2012, Pasal 1 ayat (14) (15) (16) (17) Peraturan Pemerintah RI No. 20 tahun 2010 dan fakta lapangan, aktivitas JICT mencakup kegiatan operasi kapal (Ships Operations) oleh Tallyman serta kegiatan di lapangan penumpukan (Container Yard) yang dijalankan oleh operator RTGC, masuk ke dalam alur kegiatan Inti JICT;
- Maka demi hukum, pekerja outsourcing Tallyman, Operator RTGC dan pekerja pendukung operasional yang masuk dalam kegiatan inti JICT dan telah bekerja sejak tahun 2010 harus diangkat menjadi pegawai permanen.
Komentar
Posting Komentar